Review UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Nama              : Wahyu Ramdhan Wijanarko

NPM               : 1006694271

Mata Kuliah   : Kebijakan dan Perencanaan Sosial

 

 

Review

UU No.13 Tahun 2011

Tentang Penanganan Fakir Miskin

 

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang cukup sulit ditangani.  Pemerintah membentuk UU No. 13/2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Memang kita akui, setelah 66 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Sept.2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36%). Angka itu turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan dengan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%). Pemberlakuan UU itu kini menjadi angin segar bagi pendataan orang/ keluarga miskin karena regulasi itu secara jelas mengatur bagaimana mendata , mengolah data, sampai memutuskan menerbitkan kartu identitas bagi mereka.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukajhtgwedn kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi. oleh karena pertimbangan tersebut undang-undang no.13 tahun 2011 tentang penannganan fakir miskin dibentuk. mengingat hak dan kewajiban warga negara dan negara telah dituliskan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Bab 1, tentang ketentuan umum menjelaskan definisi-definisi, diantaranya pada pasar 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah,terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.Penjelasan mengenai kebutuhan dasar juga dituliskan dalam pasal 1 ini, kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Masih dalam bab 1. dalam Pasal 2 dituliskan tentang,  Penanganan fakir miskin berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; dan f. pemberdayaan.

Bab 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban, pada pasal 3 hak fakir miskin tertulis sebanyak  9 buah diantaranya, Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;dan seterusnya. Pasal 4 terdapat kewajiban dari fakir miskin. Fakir miskin bertanggung jawab:a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang

dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi

dalam upaya penanganan kemiskinan; dan d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bab 3 terdiri atas 5 bagian yang berisi tentang penanganan fakir miskin bagian kesatu  menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah,terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bagian kedua berisi tentang pendataan fakir miskin dimana kriterianya diputuskan oleh menteri dan dilakukan pendataan ole pemerintah daerah hingga kelingkup kelurahan, nantinya data tersebut dilaporkan kembali ke pemerintah pusat. Bagian ketiga berisi tentang penetapan, bagian keempat berisi tentang tanggung jawab dalam  pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin.  Bagian kelima berisi pelaksanaan penanganan fakir miskin. Pada bagian  keempat ini terdiri atas beberapa paragraf :

Paragraf 1, Pengembangan Potensi Diri

Paragraf 2, Bantuan Pangan dan Sandang

Paragraf 3, Penyediaan Pelayanan Perumahan

Paragraf 4 Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Paragraf 5, Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Paragraf 6, Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Paragraf 7, Pelayanan Sosial

Bab IV berisi tentang tugas dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota. Bab V berisi tentang sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin yang meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana;

c. sumber pendanaan; dan

d. sumber daya alam.

Bab VI berisi tentang kordinasi dan pengawasan. Bab VII menjelaskan tentang peran serta masyarakat. Bab IX berisi tentang ketentuan penutup dan diakhiri dengan disahkannya UU ini oleh presiden RI pada 18 Agustus 2011, dilanjutkan dengan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 88 tentang penjelasan atas UU no.13 tahun 2011.

 Download UU No.13 tahun 2011

 

 

 

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s