ANALISIS UU No.11 Tahun 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ANALISIS UU No.11 Tahun 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Wahyu Ramdhan Wijanarko 1006694271

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anaka berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan, dan Pengadilan anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Banyak anak bermasalah Hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara seperti  hebohnya dunia hukum anak di Indonesia pada kasus pencurian voucher pulsa Rp. 10.000 yang dilakukan oleh anak laki-laki kelas 1 SMP menjalani proses hukum dan dituntut Pasal 362 KUHP dan diancam penjara selama 7 tahun. Begitupula dengan  kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial AL di Palu  kemudian diproses secara hukum formal dan diperhadapkan di meja hijau. Dari kasus di atas, ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang  berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet  kepemimpinan bangsa ini. 

BAB II

                                                     KERANGKA TEORI       

 Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah [1]segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

  • Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
  • Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
  • Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman

Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restorative dan diversi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

            Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pelindungan;

b. keadilan;

c. nondiskriminasi;

d. kepentingan terbaik bagi Anak;

e. penghargaan terhadap pendapat Anak;

f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

g. pembinaan dan pembimbingan Anak;

h. proporsional;

i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan

j. penghindaran pembalasan. 

BAB III

ANALISIS

 Pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena pidana penjara membawa efek-efek negatif, efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut, oleh karena itu, dalam sejarah, telah diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan di dalam kerangka politik kriminal.

Adapun alternatif dari pidana kriminal untuk anak bermasalah denganhukum adalah dengan disversi. [2]Tujuan penyelengaraan program-program diversi adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut di masa mendatang. Pencegahan terjadinya kejahatan anak dilakukan dengan bentuk program seperti: community supervision (pengawasan masyarakat); restitution (restitusi); compensation (kompensasi); fine (denda); counseling (pemberian nasehat); atau kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (family intervention). Semua program-program diversi tersebut diharapkan berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut. Bertolak dari tujuan penyelenggaraan Tujuan penyelengaraan program-program diversi adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut di masa mendatang. Pencegahan terjadinya kejahatan anak dilakukan dengan bentuk program seperti: community supervision (pengawasan masyarakat); restitution (restitusi); compensation (kompensasi); fine (denda); counseling (pemberian nasehat); atau kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (family intervention). Semua program-program diversi tersebut diharapkan berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut. Bertolak dari tujuan penyelenggaraan  program diversi diatas, maka konsep diversi dapat digunakan sebagai sarana dalam kebijakan kriminal.

Penuangan formulasi substansi konsep diversi dalam pembaruan hukum dapat digunakan sebagai sarana mendukung penegakan hukum, karena formulasi substansi dalam konsep diversi yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan dapat mengefektifkan penegakan hukum. Penuangan konsep diversi dalam suatu rumusan Undang-undang akan menjadi petunjuk, pedoman penegak hukum bagaimana ia harus berbuat dalam melaksanakan aturan-aturan itu.

Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice[3] jika :

  • Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
  • Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan
  • yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
  • Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam
  • proses;
  • Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan
  • hubungan dengan keluarga;
  • Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan
  • dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Dalam diversi, anak mendapat pembinaan dan pendampingan oleh pekerja sosial,adapun pekerja sosial memiliki tugas sebagaimana Pasal 68, (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

  • membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
  • memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
  • menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
  • membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
  • membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
  • memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
  • mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
  • melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun kritik terhadap undang-undang ini dianggap ada di Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai batu ujinya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejumlah pasal dalam UU tersebut memuat sanksi pidana bagi aparat penegak hukum khususnya hakim. Jika hakim melanggar kode etik dalam membuat putusan maka bisa dikenakan sanksi. Pasal 96 berbunyi penyidik, penuntut Umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta. Pasal 100 menyebutkan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

http://eprints.upnjatim.ac.id/2760/1/file1.pdf (11 Desember 2012, pukul 19.35)

http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEBIJAKAN-FORMULASI-TERHADAP-KONSEP-DIVERSI.pdf (11 Desember 2012, pukul 19.10)

http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17623/UU0112012.pdf (11 Desember 2012, pukul 19.00)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s